Fakultas Hukum Universitas Pattimura (UNPATTI) Ambon - AD AUGUSTA PER ANGUSTA


Motto Fakultas Hukum Universitas Pattimura
"AD AUGUSTA PER ANGUSTA"

  • Perbesar ukuran huruf
  • Ukuran huruf bawaan asli
  • Perkecil ukuran huruf

Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Hukum Unpatti

Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Pattimura menangani perkara-perkara litigasi maupun non litigasi yaitu perkara-perkara yang diselesikan atau diperkarakan ditingkat pengadilan dan perkara-perkara yang diselesaikan di luar pengadilan. Perkara-perkara yang diselesaikan diluar pengadilan yaitu merupakan perkara yang diselesaikan secara kekeluargaan.

Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Pattimura telah menangani perkara-perkara antara lain :

  1. Perkara Pidana
  2. Perkara Perdata
  3. Perkara Perburuhan dan Ketenagakerjaan
  4. Perkara Tata Usaha Negara
  5. Perkara Militer

 

  1. Perkara Pidana

Perkara Pidana yang ditangani LBH Fakultas Hukum adalah litigasi dan non litigasi.

Perkara Pidana banyak diselesaikan secara non litigasi yaitu didamaikan antara dua pihak yang berperkara dan diselesaikan secara kekeluargaan ditingkat kepolisian.

 

  • Perkara Pidana yang diselesaikan secara kekeluargaan dan didamaikan dengan suatu kesepakatan perjanjian perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara:

 

  1. Perkara atas inisial RS, Pekerjaan : Pegawai Rektor Universitas Pattimura, Alamat : Perum. BTN Bukit Lateri Indah Kec. Baguala Kota Ambon, diduga telah melakukan tindak pidana kekerasan berama dan atau  penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 KUHP dan atau Pasal 351 KUHP. Selaku korban atas tindakan yang dilakuan oleh inisial A dkk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 KUHP dan atau Pasal 351 KUHP

Perkara ini diselesaikan ditingkat kepolisian (Polsek Baguala Kota Jawa) dengan cara perdamaian.

  1. Perkara atas inisial MAL ,  Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Jl. CHR.M. Tiahahu, RT. 003/RW. 001. Kel. Amantelu. Kec. Sirimau  diduga telah melakukan tindak pidana kekerasan bersama dan atau  penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 KUHP dan atau Pasal 351 KUHP.

Perkara ini diselesaikan ditingkat kepolisian (Polres Pulau Ambon & P.P. Lease)

  1. Perkara atas iniail JR,  Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Jl. CHR.M. Tiahahu, RT. 003/RW. 001. Kel. Amantelu. Kec. Sirimau. Selaku korban penganiayaan dan kekerasan bersama yang dilakukan oleh inisial ST sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 KUHP dan atau Pasal 351 KUHP.

Perkara ini diselesaikan ditingkat kepolisian (Polsek Sirimau Kota Ambon)

  1. Perkara atas inisial JVC ,  dkk, Alamat : Jl. Kapten Piere Tandean – Desa Galala,Diduga telah melakukan tindak pidana kekerasan bersama dan atau  penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 KUHP dan atau Pasal 351 KUHP.

Perkara ini diselesaikan ditingkat kepolisian (Polres Pulau Ambon & P.P. Lease)

  1. Perkara atas inisial JVC , Pekerjaan : tidak ada,  Alamat : Jl. Kapten Piere Tandean RT. 005/RW.01  Desa Galala, Kec. Sirimau Kota Ambon, selaku korban atas kekerasan bersama dan atau  penganiayaanyang dilakukan oleh Anggota POLRI Cherly Nussy  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 KUHP dan atau Pasal 351 KUHP.

                          Perkara ini diselesaikan ditingkat kepolisian (Provos POLDA Maluku)

 

  • Perkara Pidana di Pengadilan Negeri :
  1. Perkara atas inisial AU , Agama Islam, Pekerjaan : Pelajar, Alamat : Desa Tahalupu, Kec. Waisalak Kab. Seram Bagian Barat (SBB). Diduga telah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 81 ayat (1), ayat (2) Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Perkara ini telah disidangkan di Pengadilan Negeri Masohi Maluku Tengah

  1. Perkara atas inisial CW ,  Agama : Kristen, Tempat Tanggal Lahir : Saparua, 25 Desember 1962, Pekerjaan : PNS,  Alamat : Dusun Westopong, Desa Amahusu, RT. 002/RW. 003Kec. Nusaniwe – Ambon. Diduga telah melakukan tindak pidana penghinaan dan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal  207, Pasal 208, Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP

Perkara ini masih dalam proses persidangan dengan perkara pidanaa Nomor : 103/Pid.B/2011/PN.AB di Pengadilan Negeri Ambon

 

  • Perkara Pidana Masih Dalam Proses Kepolisian :
  1. Perkara atas inisial CN , Pekerjaan : Pensiun, Alamat : Jl. Mr. Latuharhari RT. 001/03. Kel. Urimsing, bertindak untuk dan atas inisial JN , korban kecelakaan lalu lintas dan/atau tabrakan tanggal 16 Agustus 2010 diatas jalan umum rumah tiga tepatnya dipertigaan rumah tiga mengkibatkan korban JN meninggal dunia tanggal 17 Agustus 2010, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (UULAJ). Pelaku : Novi Peletimu.

Perkara ini belum ada perkembangan dari Polantas Polres Pulau Ambon & P.P. Lease, dengan alasan belum cukup bukti (saksi).LBH. Fakultas Hukum telah menyurati untuk mempertanyakan perkembangan perkara dimaksud, tetapi sampai dengan saat ini belum ada tanggapan dan/jawaban dari Polantas Polres Pulau Ambon & P.P. Lease)

  1. Perkara atas inisial PL , Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Alamat : Jl. Dr. Malaiholo, RT. 002/RW.05. Kel. Benteng. Kec. Nusaniwe. Diduga telah melakukan tindak pidana penghinaan dan atau pencemaran nama baik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 315 KUHP

Perkara ini sampai dengan saat ini masih ditingkat kepolisian (Polsek Nusaniwe Latuhalat)

  1. Perkara atas inisial EJP dkk,Almat : Passo. Diduga telah melakukan tindak pidana penipuan dan atau menghilangkan asal usul seseorang dalam kedudukannya selaku warga Negara dan/ atau menghilangkan asal usul anak dalam perkawinan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 ayat (1) KUHP.

Perkara ini masih ditingkat kepolisian (Polres Pulau Ambon & P.P. Lease).

 

  • Perkara Pidana Masih Dalam Proses Kejaksaan :
  1. Perkara atas inisial AO , Tempat Tanggal Lahir : Ambon, 02 September 1981, Agama : Kristen Protestan, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Jl. Said Perintah No. 9 Kecamatan Sirimau Kota Ambon di duga melakukan Penyimpangan Keuangan Daerah Kredit Macet pada PT. Bank Maluku Cabang Piru Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam Surat Panggilan Kejaksaan Tinggi Maluku Nomor : SP-386/S.1.5Fd.1/109/2001, tanggal 19 September 2011.

 

  1. Perkara Perdata

Perkara Perdata yang ditangani LBH Fakultas Hukum adalah litigasi dan non litigasi.

Perkara Perdata diselesaikan dengan cara mediasi dan atau di selesaikan secara kekeluargaan.

 

  • Perkara Perdata yang diselesaikan secara mediasi dan atau diselesaikan secarakekeluargaan antara pihak-pihak yang berperkara :

 

  1. Perkara atas inisial PR , Alamat : Suli.

Masalah sebidang tanah yang terletak di Suli Atas, Kec. Salahutu, Kab. Maluku Tengah.

  1. Perkara atas inisial PL , Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Alamat : Jl. Dr. Malaiholo, RT. 002/RW.05. Kel. Benteng. Kec. Nusaniwe.

Masalah sebidang tanah pekarangan yang diatasnya sebuah bangunan semi permanen dengan luas 863 M2 (delapan ratus enam puluh tiga meter persegi) terletak di Jl. Dr. Malaiholo Benteng Kecc. Nuaniwe Kota Ambon Provinssi Maluku

 

  • Perkara Perdata masih dalam proses Mediasi
  1. Perkara atas inisial SL bertindak untuk dan atas inisial  FL, Wiraswasta, Jl. Dr. Kayadoe. RT. 003/RW.02 Kel. Benteng. Kec. Nusaniwe.

Masalah proyek pekerjaan 9 (sembilan) ruangan kelas baru SD Inres Tawiri Ambon dengan harga borongan sebesar Rp. 37.575.000.- (tiga puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tahun Anggaran 983/984 dengan Dinas P & K Kotamasdya Ambon Daerah Tingkat II Ambon dan Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon.

Perkara ini, LBH telah menyurati Walikota Ambon untuk mempertanyakan dan atau untuk meminta kejelasan dan kepastian hukum.Namun sampai dengan saat ini Walikota Ambon belum memberikan tanggapan dan atau kejelasan secara hukum terhadap masalah yang dihadapi oleh Samuel Latupeirissa

  1. Perkara atas inisial YT , Pekerjan : PNS, Alamat : Jl. A. Yani RT. 001/RW. 02 Kl. Batu Gajah. Kec. Sirimau Ambon.

Masalah perlawanan di Pengadilan Negeri Ambon dalam perkara Perlawanan terhadap Pelaksanan eksekusi atas perkara nomor : PN.AB No.21/1950 tanggal 21 Maret 1950 melawan inisial MM dkk.

Perkara ini masih dalam proses mediasi yang bersangkutan YT, meninggal dunia tanggal 15 Mei 2011.

  1. Perkara atas inisial FC, Pekerjaan : Swasta, Alamat : Batam – Bt Ampar, Tg Uma No. 11 RT. 001/RW. 02 untuk sementara bralamat : Gg. Gandaria Belakang Puskesmas Rumahtiga Ambn.

Masalah sebidang tanah milik MC (almarhum) seluas + 1.000 M2 (kurang lebih seribu meter persegi)  yang terletak di  Dusun Pohon Mangga RT.003/RW.06 Negeri Rumahtiga  Kec. Teluk Ambon- Kota Ambon

Perkara ini LBH telah menghadirkan pihak lawan untuk dapat menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan.Pihak lawan menerima penawaran penyelesaian secara kekeluargaan, sementara menunggu hasil dari mediasi para pihak prinsipal

 

  • Perkara Perdata di Pengadilan
  1. Perkara atas inisial  DM, Pekerjaan : Pensiun, Alamat : Belakang Soya.

Masalah perlawanan atas putusan eksekusi di Pengadilan Negeri Ambon yang salah objek sengketa.

Perkara ini LBH mewakili Pemberi Kuasa menghadap dan menghadiri Pemberi Kuasa selaku Pemohon Perlawanan meengajukan perlawanan eksekusi di Pengadilan Negeri Ambon.Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara perlawanan menerima permohonan perlawanan LBH Fakultas Hukum. Dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap

  1. Perkara atas inisial ES, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Jl. Listrik Negara Batu Gajah RT. 001/RW.002. Kel. Batu Gajah. Kec. Sirimau.

Masalah sebidang tanah pekarangan hak milik Nomor : 403 sisa diatasnya terdapat sebuah bangunan semi permanen sebagaimana akta jual beli Nomor : 99/15/Nusaniwe/JB/VII/1955, tanggal 10 Juli 1995 melawan inisial PM, Pekerjaan : tidak diketahui, Almat : Desa Amahusu RT.002/RW.002 Kec. Nusaniwe Ambon sebagai Tergugat I,  inisial EP, Pekerjaan : Guru, Alamat :  Desa Amahusu RT.002/RW.002 Kec. Nusaniwe Ambon sebagai Tergugat II, inisial AA/M Desa Amahusu RT.002/RW.002 Kec.Nusaniwe Ambon sebagai Tergugat III.

Perkara ini LBH mewakili Pemberi Kuasa sebagai Penggugat, mengajukan Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Ambon dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dalam perkara perdata Nomor : 85/Pdt.G/2010/PN.AB.

Perkara ini LBH mewakili Pemberi Kuasa menghadap dan menghadiri di Pengadilan Negeri Ambon selaku Penggugat.

Perkara ini telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Ambon Cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara Nomor : 85/Pdt.G/2010/PN.AB.dengan amar putusan menerima gugatan penggugat untuk seluruhnya.

Tergugat I telah menyatakan Banding.Banding masih dalam proses

  1. Perkara atas inisial FT.

Perkara perceraian atas FT di Pengadilan Agama Masohi Maluku Tengah

  1. Perkara atas inisial RL, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Jl. Sirimau Batu Meja RT. 003/RW.04. Kel. Batu Meja. Kecc. Sirimau Ambon.

Masalah perceraian mewakili Pemberi Kuasa sebagai Tergugat melawan SS sebagai Penggugat di Pengadilan Negeri Ambon yang telah terdaftar di kepniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 121/Pdt.G/2010/PN.AB tanggal 6 Oktober 2010.

Perkara ini LBH mewakili Pemberi Kuasa menghadap dan menghadiri sebagai Tergugat. Pengadilan Negeri Ambon Cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara Nomor :  121/Pdt.G/2010/PN.AB. dalam amar putusannya menerima gugatan penggugat. Terhadap putusan ini  RL, (Tergugat) merasa puas dengan putusan Majelis Hakim, sehingga Putusan ini Tergugat tidak mengajukan banding atau upaya hukum lain. Perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

  1. Perkara atas inisial ES dkk (perkara class action)

Masalah atas pemadaman aliran listrik yang terjadi di 63 konsumen korban pemadaman aliran listrik sekecamatan Nusaniwe Kota Ambon, 50 konsumen korban pemadaman aliran listrik sekecamatan teluk baguala dan sekecamatan Leitimur Kota Ambon dan 38 konsumen korban pemadaman aliran listrik sekecamatan Teluk Ambon.

Perkara ini LBH mewakili Pemberi Kuasa sebagai Penggugat mengajukan Gugatan Class Action di Pengadilan Negeri Ambon.Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini dalam amar putusannya menolak Gugatan Class Action Penggugat untuk seluruhnya, menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

Terhadap putusan ini LBH mewakili Pemberi Kuasa mengajukan upaya hukum lain yaitu Banding di Pengadilan Tinggi Maluku melalui Pengadilan Negeri Ambon. Amar putusan Pengadilan Tinggi Maluku Cq. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini menguatkan Putusan Pengadilan Negeri.Sehingga LBH mewakili Pemberi Kuasa tidak merasa puas dengan Putusan Pengadilan Tinggi. LBH mewakii Pemberi Kuasa saat ini dalam upaya hukum lain yaitu mengajukan Kasasi di Mahkamah Agung RI melalui Pengadilan Negeri Ambon.

  1. Perkara atas inisial AN, Pekerjaan : Swasta, Alamat : Jl. Ceremai Ujung No. 12 RT. 003/RW. 02 Kel. Bantarjati Kec. Bogor Utara- Bogor.

Perkara ini LBH mewakili  Pemberi Kuasa menghadap dan menghadiri di Pengadilan  Negeri Ambon dalam perkara perbuatan melawan hukum dan wanpretasi sebagai Tergugat I melawan HS, Pekerjaan Jabatan Swasta/Direktur FA. Murni Utama, Alamat : Jl. Sultan Babullah SK 33/2 RT. 002/RW. 002. Kel. Silale, Kec. Sirimau, Kota Ambon sebagai Penggugat  di  Pengadilan Negeri Ambon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 107/Pdt.G/2011/PN.AB tertanggal 13 Juli 2011.

Perkara telah selesai oleh  Hakim Mediator dan menerbitkan Akta Perdamaian Pengadilan Negeri Ambon antara Penggugat dengan Tergugat I.

 

  1. Perkara Perburuhan dan Ketenagakerjaan

Perkara Perburuhan dan Ketenagakerjaan  yang ditangani LBH Fakultas Hukum adalah penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Idustrial

 

  1. Perkara atas inisial YT, Karyawan PT. Telkom, Karyawan Koperasi Telkom dan Karyawan PT. A A.

Masalah upah yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan, masalah status kerja, masalah pemutusan hubungan kerja  dan/atau dinonaktifkan kerja dan/atau dirumahkan secara sepihak serta masalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004, yang dilakukan oleh PT. Telkom Ambon, Koperasi Telkom Ambon dan PT. A A.

Terhadap masalah ini LBH mewakili Pemberi Kuasa telah melakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang yaitu dengan cara Bipartit, Tripartit dan apabila tidak dapat menyelesaikan masalah secara Bipartit, dan Tripartit, maka akan mengambil jalur hokum litigasi yaitu pada Pengadilan Hubungan Industrial.

LBH telah melakukan penyelesaian secara Bipartit dengan cara mengundang Pihak Pengusaha/Perusahaan yang bersangkutan untuk menyelesaikan masalah dengan kekeluargaan antara pengusaha/perusahaan yang bersangkutan dengan buruh/karyawan, namun pengusaha/perusahaan tersebut tidak mengindahkan atau mengabaikan undangan tersebut, sehingga LBH menganggap bahwa tidak ada itikad baaik dari pengusaha/perusahaan dengn buruh/karyawan.

LBH mengambil langkah sesuai ketentuan undang-undang yaitu dengan cara Tripatrit di Dinas Ketenagakerjaan Kota Ambon.

LBH mendapat hasil Tripartit dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Ambon yaitu Dinas Kota Ambon menganggap bahwa masalah telah selesai denga sudah adanya putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

LBH berpendapat bahwa ada kekeliruan dari pihak Dinas Ketenagakerjaan Kota Ambon, karena Dinas Ketenagakerjaan Kota Ambon tidak teliti terhadap amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial Ambon.Dalam perkara penyelesaian hubungan industrial yang diajukan oleh Kuasa Hukum sebelumnya di Pengadilan Hubungan Industrial Ambon dengan status putusan adalah status quo yaitu menolak gugatan penggugat dan menolak eksepsi  tergugat, sehingga terhadap permasalahn ini secara hukum bisa diajukan kembali di Pengadilan Hubungan Industrial dengan proses sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Dengan demikian LBH kembali lagi memproses perkara ini sebagaimana ketentuan undang-undang dimaksud.

 

  1. Perkara Tata Usaha Negara

Perkara Tata Usaha Negara ini dilakukan dengan cara litigasi maupun non litigasi

  • Sengketa Tata Usaha Negara yang diselesaikan diluar Pengadilan
  1. Perkara atas inisial CW.

LBH membuat telah kepada Walikota Ambon terhadap SK Pemecatan CW selaku Kasubag TU Sekwan DPRD Kota Ambon. Namun LBH tidak menanggapi surat LBH.

 

  • Sengketa Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Pengadilan
  1. Perkara atas inisial HM,Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Negeri Loki Kec. Huamual – Seram Bagian Barat (SBB). Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri maupun atas nama KHT, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Pensiunan TNI/A.D, Alamat : Perumahan sederhana kompleks Kodam Jaya Jl. Saroja I RT. 008/RW.05. No. K2/147, Kalideres, Jakarta Barat 11840 berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 19 Mei 2010

HM dan KHT merupakan Ahli Waris  dari almarhum OTH sebagai hak atas tanah perkebunan seluas 5.270 M2, (lima ribu dua ratus tujuh puluh meter persegi) yang terletak dikelurahan Makassar Barat, Kec. Kota Ternate Tengah, Kota Ternate Provinsi Maluku Utara dengan batas-batas :

  • Sebelah Utara berbatasan dengan Kali Mati
  • Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara
  • Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Negara
  • Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara

Sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 226 tanggal 7 Maret 1992 atas sebagian tanah perkebunan seluas 778 M2 (tujuh ratus tujuh puluh delapan meter persegi) , Sertifikat Hak Milik Nomor : 371 dengan luas 730 M2 (tujuh ratus tiga puluh meter persegi) diuraikan dalam surat ukur tanggal 28 Pebruari 2005, Sertifikat Hak Milik Nomor : 372 dengan luas 185 M2 (seratus delapan puluh lima meter persegi), Sertifikat Hak Milik Nomor : 391 dengan luas 758 M2 (tujuh ratus lima puluh delapan meter persegi) diuraikan surat ukur Nomor 16/05 tanggal 25 Mei 2005, Sertifikat Hak Milik Nomor : 403 dengan luas 247 M2 (dua ratus empat puluh tujuh meter persegi) diuraikan surat ukur Nomor 22/2008 tanggal 14 April 2008, Sertifikat hak Milik Nomor : 453 dengan luas 778 M2 (tujuh ratus tujuh puluh delapan meter persegi) diuraikan dalam surat ukur Nomor 28/2008  tanggal 02 Juli 2008 yang telah dikeularkan dan/atau diterbitkan oleh BPN (Badan Pertanahan Negara) Kabupaten Maluku Utara Kecamatan Kota Ternate Utara Kelurahan Makassar Barat –Ternate. Dalam rangka membuat, menandatangani serta mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara terhadap Kepala kantor Pertanahan Kota Ternate, berkedudukan di Jl. SKSD Palapa, Kelurahan Kalumpang, Ternate Tengah, selaku Tergugat sehubungan dengan mengeluarkan dan/atau menerbitkan Sertifikat Hak Milik yang tersebut di atas.

LBH mengalami hambatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Cq hakim yang mengadili perkara Tata Usaha Negara memintakan Surat Kerja Bersama (SKB) LBH dengan Pengadilan dan Hukum dan HAM serta  SKB dari Mahkamah Agung.

 

  1. Peradilan Militer

Penyelesaian masalah telah selesai antara Kodim 1507 Saumlaki dengan LBH Fakultas Hukum selaku Penerima Kuasa.

 

STRUKTUR ORGANISASI LBH FAKULTAS HUKUM UNPATTI

 

Penanggung Jawab     : Prof.Dr.M.J.Saptenno, SH, Mhum (Dekan)

 

Ketua                          : J.D. Pasalbessy, SH, MHum

Wakil Ketua                : B.D. Manery, SH, MH

Sekretaris                    : Ny. Dezonda Pattipawae, SH, MH

Wakil Sekretaris          : Yuanrico A.S. Titahelu, SH, MH

Bendahara                   : Ny. O. Sahertian

Wakil Bendahara        : Ny. Dyah R.A. Daties, SH, MH

 

Tim Ahli/Konsultan

  1. Prof. Dr. R.Z. Titahelu, SH, MH
  2. Prof. Dr. S. Mailoa, SH, MS
  3. Dr. Hendrik Hattu, SH, MH
  4. Dr. S.E.M. Nirahua SH, MHum
  5. Dr. J. Leatemia, SH, MH
  6. Dr. Ny. M.Tjoanda, SH, MHum
  7. Dr. J. Tjiptabudy, SH, MHum
  8. Dr. Hendrik Salmon, SH, MH

 

Devisi Pidana:

            H.A. Manuhuttu, SH, MH

            A. Louhenapessy, SH

            J.E. Latupeirissa, SH, MH

 

Devisi Perdata:

            Ny. J.K. Matuankotta, SH, MH

            R. Saiya, SH, MH

            Ny. Novyta Uktolseya, SH, MKn

 

Devisi Tata Usaha Negara (TUN):

            Jemmy J. Pietersz, SH, MH

            A.D. Bakarbessy, SH, LLM

            Sherlock Lekpiouw, SH, MH

 

Devisi Kasus Perburuhan dan Tenaga Kerja:

            Ny. S.S. Alfons, SH, MH

            Ny. Reny H. Nendissa, SH, MH

            Hendrik J. Piries, SH, MH

 

Devisi Anak dan Perempuan:

            Ny. Popy Tuhulele, SH, LLM

            Ny. Yanti Lewerissa, SH, MH

            Ny. Barzah Latupono, SH, MH

            Marcel V.G. Pariela, SH, MH

            Victor Y.B Sedubun, Sh, LLM

 

Devisi HAM:

            O. Lawalata, SH, MHum

            I. Timisela, SH, MH

            R.S.D. Sitanala, SH, MH

            E.Z. Leasa, SH, MH

            R. Supusepa, SH, MH

 
Comments on: Info Beasiswa
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

.: Minggu, 20 April 2014 :.

Informasi dan Agenda

Organisasi

Log Masuk Dosen



Pilihan Anda

Bagaimana pendapat anda tentang fasilitas yang ada di Fakultas Hukum Unpatti saat ini ?
 

Akreditasi

Kutipan

"Justice is open to everyone in the same way as the Ritz Hotel" ~ Judge Sturgess

Berbagi

FacebookGoogle BookmarksTwitter