Fakultas Hukum Universitas Pattimura (UNPATTI) Ambon - AD AUGUSTA PER ANGUSTA


Motto Fakultas Hukum Universitas Pattimura
"AD AUGUSTA PER ANGUSTA"

  • Perbesar ukuran huruf
  • Ukuran huruf bawaan asli
  • Perkecil ukuran huruf
Peraturan Menteri Hukum dan HAM
Tampilan # 
# Tautan Web Kunjungan
1   Link   No 68 Tahun 2009 (PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI)
Nomor : 68
Tahun : 2009
Tentang : PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI
Ringkasan : Dalam rangka tertib administrasi penyusunan produk hukum di lingkungan Departemen Dalam Negeri, perlu disusun Program Legislasi Departemen Dalam Negeri.
141
2   Link   No M.01-HC.03.01 Tahun 1987 (PENDAFTARAN CIPTAAN )
Nomor : M.01-HC.03.01
Tahun : 1987
Tentang : PENDAFTARAN CIPTAAN
Ringkasan : melaksananan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta perlu ditetapkan peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia yang mengatur tentang Pendaftaran Ciptaan.
Catatan : 26 Oktober 1987
Keyword : HAKI
173
3   Link   No M-01-HT.01-10 Tahun 2007 (TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENGESAHAN BADAN HUKUM DAN PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, PENYAMPAIAN PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN)
Nomor : M-01-HT.01-10
Tahun : 2007
Tentang : TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENGESAHAN BADAN HUKUM DAN PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, PENYAMPAIAN PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN
Ringkasan : Pertimbangan dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M-01-HT.01-10 adalahuntuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 dan mengatur tata cara pengajuan permohonan pengesahan badan hukum dan persetujuan perubahan anggaran dasar, penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data Perseroan yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan
Catatan :
Keyword : HAM
223
4   Link   No M.01-IZ.01.10 Tahun 2007 (PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: M.02-IZ.01.10 TAHUN 1995 TENTANG VISA SINGGAH, VISA KUNJUNGAN, VISA TINGGAL TERBATAS, IZIN MASUK, DAN IZIN KEIMIGRASIAN)
Nomor : M.01-IZ.01.10
Tahun : 2007
Tentang : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: M.02-IZ.01.10 TAHUN 1995 TENTANG VISA SINGGAH, VISA KUNJUNGAN, VISA TINGGAL TERBATAS, IZIN MASUK, DAN IZIN KEIMIGRASIAN
Ringkasan : Pertimbangan dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM adalah dikarenakan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02- IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Visa Singgah, Visa kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti
Catatan :
Keyword : HAM
220
5   Link   No M.01.IZ.01.10 Tahun 2005 (PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M-04. IZ. 01.10 TAHUN 2003 TENTANG VISA KUNJUNGAN SAAT KEDATANGAN )
Nomor : M.01.IZ.01.10
Tahun : 2005
Tentang : PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M-04. IZ. 01.10 TAHUN 2003 TENTANG VISA KUNJUNGAN SAAT KEDATANGAN
Ringkasan : Pemberian Visa Kunjungan Saat Kedatangan merupakan salah satu kemudahan yang dibutuhkan bagi orang asing untuk memasuki wilayah Republik Indonesia
Catatan : Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 8 Juli 2005
Keyword : Admtrs Negara
Internasional
139
6   Link   No M.01.PR.01.10 Tahun 2004 RENCANA INDUK PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA (SIMDK) TAHUN 2005-2010 (bagian I)
Nomor : M.01.PR.01.10
Tahun : 2004
Tentang : RENCANA INDUK PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA (SIMDK) TAHUN 2005-2010
Ringkasan : -
Catatan : Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 19 Agustus 2004
Keyword : Admtrs Negara
148
7   Link   No M.01.PR.01.10 Tahun 2004 RENCANA INDUK PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA (SIMDK) TAHUN 2005-2010 (bagian II)
Nomor : M.01.PR.01.10
Tahun : 2004
Tentang : RENCANA INDUK PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA (SIMDK) TAHUN 2005-2010
Ringkasan : -
Catatan : Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 19 Agustus 2004
Keyword : Admtrs Negara
135
8   Link   No M-1450-KP.04.11 Tahun 2007 (PENCABUTAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.837.KP.04.11 TAHUN 2006 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DALAM MEMBERIKAN PENGESA)
Nomor : M-1450-KP.04.11
Tahun : 2007
Tentang : PENCABUTAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.837.KP.04.11 TAHUN 2006 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DALAM MEMBERIKAN PENGESAHAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS KEPADA KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DI SELURUH INDONESIA
Ringkasan : Pertimbangan dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M-1450-KP.04.11 adalah untuk mempermudah penyelesaian penyusunan Daftar Perseroan dan pelaksanaan pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 29 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pencabutan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.837.KP.04.11 Tahun 2006 tentang Pendelegasian Wewenang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Memberikan Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia di Seluruh Indonesia
Catatan :
Keyword : HAM
107
9   Link   No M.80-HL.04.01 Tahun 2007 (TATA CARA PENDAFTARAN, PENCATATAN, DAN PEMBERIAN FASILITAS KEIMIGRASIAN SEBAGAI WARGA NEGARA INDONESIA YANG BERKEWARGANEGARAAN GANDA)
Nomor : M.80-HL.04.01
Tahun : 2007
Tentang : TATA CARA PENDAFTARAN, PENCATATAN, DAN PEMBERIAN FASILITAS KEIMIGRASIAN SEBAGAI WARGA NEGARA INDONESIA YANG BERKEWARGANEGARAAN GANDA
Ringkasan : Pertimbangan dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.80-HL.04.01 adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Pendaftaran, Pencatatan, dan Pemberian Fasilitas Keimigrasian sebagai Warga Negara Indonesia yang berkewarganegaraan ganda.
Catatan :
Keyword : HAM
159
10   Link   No M.HH-13.A.H.11.01 Tahun 2010
Nomor : M.HH-13.A.H.11.01
Tahun : 2010
Tentang : Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Ringkasan : Pendaftaran Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
Catatan : Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 September 2010
Keyword : Parpol
196
11   Link   No M.HH-14.A.H.11.01 Tahun 2010 (Pengesahan Perubahan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera Periode 2010-2015)
Nomor : M.HH-14.A.H.11.01
Tahun : 2010
Tentang : Pengesahan Perubahan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera Periode 2010-2015
Ringkasan : Laporan Hasil Munaslub 2010 Partai Damai Sejahtera
Catatan : Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 02 Nopember 2010
Keyword : Parpol
158
12   Link   No M.HH-15.A.H.11.01 tahun 2010 ( Restrukturisasi Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Daerah Masa Bakti 2010-2015)
Nomor : M.HH-15.A.H.11.01
Tahun : 2010
Tentang : Restrukturisasi Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Daerah Masa Bakti 2010-2015
Ringkasan : Pengesahan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Daerah.
Catatan : Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Nopember 2010
Keyword : Parpol
157
13   Link   No M.HH-18.A.H.11.01 (Pengesahan Penunjukan Pejabat Ketua Umum dan Penyempurnaan Struktur, Komposisi, dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Sarikat Indonesia dan Pembentukan Majelis Pertimbangan Pusat Partai Sarikat Indonesia Masa Bakti 2008-)
Nomor : M.HH-18.A.H.11.01
Tahun : 2010
Tentang : Pengesahan Penunjukan Pejabat Ketua Umum dan Penyempurnaan Struktur, Komposisi, dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Sarikat Indonesia dan Pembentukan Majelis Pertimbangan Pusat Partai Sarikat Indonesia Masa Bakti 2008-2013
Ringkasan : Pengesahan Penyempurnaan Susunan Pengurus Partai Sarikat Indonesia
Catatan : Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 2010
Keyword : Parpol
104
14   Link   No M.HH-20.A.H.11.01 Tahun 2010 ( Pengesahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda Indonesia Hasil Munas I)
Nomor : M.HH-20.A.H.11.01
Tahun : 2010
Tentang : Pengesahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda Indonesia Hasil Munas I
Ringkasan : Permohonan Pengesahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Pemuda Indonesia Hasil Munas I.
Catatan : Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2010
Keyword : Parpol
163
15   Link   No 68 Tahun 2009 (PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI)
Nomor : 68
Tahun : 2009
Tentang : PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI
Ringkasan : Dalam rangka tertib administrasi penyusunan produk hukum di lingkungan Departemen Dalam Negeri, perlu disusun Program Legislasi Departemen Dalam Negeri.
134
16   Link   No M.01-HC.03.01 Tahun 1987 (PENDAFTARAN CIPTAAN )
Nomor : M.01-HC.03.01
Tahun : 1987
Tentang : PENDAFTARAN CIPTAAN
Ringkasan : melaksananan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta perlu ditetapkan peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia yang mengatur tentang Pendaftaran Ciptaan.
Catatan : 26 Oktober 1987
Keyword : HAKI
146
17   Link   No M-01-HT.01-10 Tahun 2007 ( TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENGESAHAN BADAN HUKUM DAN PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, PENYAMPAIAN PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN)
Nomor : M-01-HT.01-10
Tahun : 2007
Tentang : TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENGESAHAN BADAN HUKUM DAN PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, PENYAMPAIAN PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN
Ringkasan : Pertimbangan dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M-01-HT.01-10 adalahuntuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 dan mengatur tata cara pengajuan permohonan pengesahan badan hukum dan persetujuan perubahan anggaran dasar, penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data Perseroan yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan
Catatan :
Keyword : HAM
168
18   Link   No M.01.IZ.01.10 Tahun 2005 ( PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M-04. IZ. 01.10 TAHUN 2003 TENTANG VISA KUNJUNGAN SAAT KEDATANGAN )
Nomor : M.01.IZ.01.10
Tahun : 2005
Tentang : PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M-04. IZ. 01.10 TAHUN 2003 TENTANG VISA KUNJUNGAN SAAT KEDATANGAN
Ringkasan : Pemberian Visa Kunjungan Saat Kedatangan merupakan salah satu kemudahan yang dibutuhkan bagi orang asing untuk memasuki wilayah Republik Indonesia
Catatan : Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 8 Juli 2005
Keyword : Admtrs Negara
Internasional
118
19   Link   No M.01.PR.01.10 Tahun 2004 ( RENCANA INDUK PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA (SIMDK) TAHUN 2005-2010) bagian I
Nomor : M.01.PR.01.10
Tahun : 2004
Tentang : RENCANA INDUK PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA (SIMDK) TAHUN 2005-2010
Ringkasan : -
Catatan : Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 19 Agustus 2004
Keyword : Admtrs Negara
128
20   Link   No M.01.PR.01.10 Tahun ( RENCANA INDUK PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA (SIMDK) TAHUN 2005-2010) bagian II
Nomor : M.01.PR.01.10
Tahun : 2004
Tentang : RENCANA INDUK PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA (SIMDK) TAHUN 2005-2010
Ringkasan : -
Catatan : Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 19 Agustus 2004
Keyword : Admtrs Negara
142
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
Comments on: Info Beasiswa
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

.: Minggu, 20 April 2014 :.

Informasi dan Agenda

Organisasi

Log Masuk Dosen



Pilihan Anda

Bagaimana pendapat anda tentang fasilitas yang ada di Fakultas Hukum Unpatti saat ini ?
 

Akreditasi

Kutipan

"Good lawyers know the law; great lawyers know the judge" ~ Anonymous

Berbagi

FacebookGoogle BookmarksTwitter